Sumut Net | Medan – Dinamika yang terjadi dalam tubuh Perhimpunan Shri Mariamman Medan hari ini bukan sekadar isu organisasi biasa. Ini adalah cerminan kegelisahan umat terhadap tata kelola dan regenerasi kepemimpinan yang selama ini menaungi sejumlah rumah ibadah, yakni Shri Mariamman Kuil Medan, Shri Mariamman Kuil Bekala, Shri Mariamman Kuil Kangkung, serta Shri Kaliamman Kuil.
Hal tersebut disampaikan Dr. Matha Riswan kepada awak media.
Menurutnya, suara-suara yang muncul di tengah umat tidak boleh dipandang sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai tanda bahwa kesadaran kolektif umat sedang tumbuh. “Saya melihat ini bukan konflik, tetapi momentum pembenahan. Jika dikelola dengan bijak, ini justru akan memperkuat marwah lembaga,” tegasnya.
Sebagai tokoh yang pernah diberi amanah memimpin organisasi keumatan seperti PHDI dan Prajaniti, Dr. Matha Riswan menilai bahwa organisasi keagamaan tidak boleh kehilangan ruh partisipasi. Kepengurusan yang terlalu lama tanpa regenerasi berpotensi melahirkan stagnasi, bahkan krisis kepercayaan.
“Kita harus jujur mengatakan bahwa regenerasi adalah keniscayaan. Tidak ada lembaga yang sehat tanpa sirkulasi kepemimpinan yang terbuka dan demokratis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rumah ibadah bukanlah entitas privat. Kuil adalah milik umat. Karena itu, tata kelolanya harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan luas umat Hindu.
Terkait sikap PHDI Sumatera Utara dan PHDI Kota Medan yang menyatakan netralitas dalam pembentukan panitia Rapat Umum, Dr. Riswan menyampaikan penghormatan atas posisi tersebut. Namun ia menekankan bahwa netralitas bukan berarti pasif.
“Netralitas tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran. Netralitas seharusnya menjadi ruang moral untuk mendorong dialog, mediasi, dan musyawarah besar yang melibatkan tokoh-tokoh serta representasi umat secara luas,” tegasnya kembali.
Ia juga menyoroti pentingnya menghindari dominasi kelompok atau lingkup keluarga tertentu dalam kepengurusan organisasi keagamaan. Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi mencederai rasa keadilan umat dan mempersempit ruang partisipasi.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama dalam musyawarah inklusif, dengan prinsip: keterwakilan setiap kuil yang dinaungi, regenerasi yang sehat dan demokratis, transparansi administrasi, serta komitmen menjaga kepentingan umat di atas kepentingan kelompok,” ujarnya.
Dr. Riswan menegaskan bahwa solusi terbaik adalah solusi yang tidak mempermalukan siapa pun, tetapi tetap menjawab aspirasi umat. Win-win solution hanya dapat tercapai jika ada keterbukaan untuk merevisi dan menata ulang kepengurusan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
“Kita kembali pada nilai dasar Hindu: Dharma, Satya, dan Vasudhaiva Kutumbakam. Seluruh umat adalah satu keluarga besar. Jangan sampai perbedaan pandangan berubah menjadi perpecahan,” katanya.
Menurutnya, kepemimpinan yang kuat lahir dari legitimasi umat. Dan legitimasi tidak dibangun dari klaim, melainkan dari kepercayaan. Kepercayaan hanya tumbuh dari keterbukaan dan partisipasi.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik kebangkitan tata kelola yang lebih dewasa dan bermartabat. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa kita gagal menjaga marwah rumah suci kita sendiri,” tutupnya. (Rudi)
