Sumut Net | TANJUNGBALAI- Aliansi Cipayung Plus Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir. Namun apresiasi itu dibarengi desakan keras agar Pemko tegas menindaklanjuti tempat hiburan malam (THM) yang terjaring razia.
Aliansi menilai, pembangunan tidak boleh menutupi lemahnya penegakan aturan.
Ketua HIMMAH Tanjungbalai, Usman Ritonga, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di Tanjungbalai saat ini terlihat semakin masif dan perlu diapresiasi.
“Pembangunan jalan patut diapresiasi. Kami melihat progresnya masif. Harapan kami kualitasnya dijaga, pemerataannya diperhatikan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Usman.
Ia juga mengapresiasi langkah pengerukan dan perbaikan drainase untuk penanganan banjir yang selama ini menjadi keluhan warga.
Menurutnya, pembenahan drainase tidak boleh berhenti sebagai proyek sesaat, melainkan harus menjadi program berkelanjutan agar banjir tidak terus berulang.
Sementara itu, sorotan tajam datang dari Ketua KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi. Ia mempertanyakan kejelasan tindak lanjut razia THM yang sebelumnya dilakukan Pemko bersama aparat terkait.
Rizqalsya menegaskan, razia tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial dan pencitraan tanpa ujung penindakan yang jelas.
“Pembangunan patut diapresiasi, tapi penegakan aturan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan sampai razia hanya seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas,” tegas Rizqalsya, Jumat (23/10/2026).
Ia meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan dan menyampaikan secara transparan langkah hukum yang akan diambil.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dan dasar hukum penutupan telah terpenuhi, Pemko diminta segera bertindak tegas.
“Jika memang terbukti melanggar dan dasar hukum untuk penutupan sudah terpenuhi, kami minta pemerintah segera ambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan ditunda-tunda,” ujarnya.
Menurut Aliansi Cipayung Plus, penertiban tempat usaha harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pemerintah harus memastikan setiap pelanggaran ditangani berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kepentingan.
Bagi Cipayung Plus, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari jalan yang mulus dan drainase yang lancar, tetapi juga dari keberanian menegakkan aturan demi ketertiban dan kepentingan masyarakat luas.
“Apresiasi bukan berarti fungsi kontrol kami hilang. Pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, dan penegakan aturan adalah tanggung jawab pemerintah yang harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
Aliansi berharap Pemko Tanjungbalai terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap THM yang terjaring razia, agar kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan aturan tetap terjaga.
Penulis : Arif
