Sumut Net | Jakarta – Dua sumber energi paling vital di negeri ini yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM) kini berada dalam satu kendali faksi. Manuver kilat Bahlil Lahadalia dan Teddy Indra Wijaya disinyalir menjadi operasi fight back (perlawanan balik) Geng Oligarki – Solo terhadap kubu Istana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Istana memang sedang memperkuat kaki tangan hingga badannya, belakangan ini melalui figur-figur aktivis seperti Jumhur Hidayat, Rocky Gerung, hingga Syahganda Nainggolan yang tegas dan bernas menghajar residu dari rezim Presiden Joko Widodo, tidak tanggung-tanggung bahkan mendorong pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Tak ingin kehilangan daya tawar, Geng Solo memindahkan ajang pertempuran dari wacana politik harian ke jantung ekonomi paling vital. Melalui kolaborasi taktis Menteri Koordinator Hilirisasi sekaligus Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mereka membidik dua urat nadi nasional yaitu arus listrik dan pasokan minyak bumi. Kalkulasinya sederhana namun mematikan yaitu siapapun yang menguasai sakelar energi, ia memegang leher perekonomian negara sekaligus daya tawar pemerintahan Prabowo.
Senyap, peristiwa perombakan ulang jajaran direksi PT PLN (Persero) pada 14 Oktober 2026 terjadi nyaris tanpa aba-aba dan tanpa berita. Padahal, masyarakat tengah menyoroti dengan tajam peristiwa blackout di Batam di bawah PLN Batam yang berstatus “spin off” atau berdiri sendiri (lepas) dari PLN (Holding) ke Danantara. Mundur ke beberapa bulan belakang, peristiwa blackout di beberapa pulau pun terjadi karena tersendatnya pasokan batubara akibat karut marut RKAB tambang batubara yang “digembok” oleh kebijakan Menteri ESDM (juga).
Namun, di balik dinding kaca kantor Kementerian ESDM dan lorong-lorong gelap koridor politik, narasi teknis blackout dan pasokan batubara hanyalah tirai penutup bagi sebuah operasi tingkat tinggi. Isu gangguan operasional PLN sengaja dibesarkan untuk mengaburkan fondasi yang sedang diguncang yaitu perlawanan balik (fight back) Geng Oligarki – Solo setelah terdesak dari lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto.
Operasi senyap sekaligus serangan kilat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN pada 14 Oktober lalu terjadi tanpa transparansi, evaluasi apalagi uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test), alhasil Darmawan Prasodjo, orang dekat dan loyalis Prabowo Subianto dicopot dari kursi Direktur Utama, padahal baru saja mendapatkan penghargaan Danantara Indonesia CX-100 pada Kategori 8 Sector Champions berupa Energy & Public Utilities.
Posisi puncak itu diserahkan kepada Suroso Isnandar figur yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan Solo dan Jokowi. Sebelum RUPS resmi diketuk, aroma persekongkolan sudah tercium lewat pergerakan “bawah tanah” dalam sebuah pertemuan tertutup digelar antara Bahlil dan lima direksi aktif PLN di sekitar perumahan Patra Kuningan. Yang bahkan tidak tercium oleh pihak Danantara. Jalur pintas ini dilakukan demi menetralisasi potensi resistensi internal sekaligus menyelaraskan komando operasional PLN langsung ke dalam genggaman kelompok Geng Solo.
Paket industri energi sektor minyak dan gas menjadi target kedua operasi politik senyap Geng Oligarki-Solo, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, sore itu sekitar puukul 15.00 WIB, Seskab Teddy menggandeng Menko Hilirisasi/Menteri ESDM, Bahlil dan Rosan Roeslani bukan hanya menenteng Suroso Isnandar pengganti Dharmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN , tetapi juga ada Draft Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) versi Bahlil yang bahkan tidak diketahui oleh Komisi XII DPR-RI, selain Fraksi Partai Partai Golkar dengan memangkas faksi politik lain, guna memastikan tata niaga energi fosil mendatang bergerak sesuai skenario tunggal. Penyelundupan dan monopoli draf RUU Migas tak hanya menyingkirkan partisipasi publik, tetapi juga mengecoh Komisi XII DPR-RI termasuk Fraksi Partai pengusung Presiden, Gerindra sekaligus Presiden Prabowo sendiri.
Langkah terobosan Bahlil dan Teddy ini bukan sekedar mengabaikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Aksi ini secara terbuka menabrak Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta Pasal 5 UU BUMN. Lebih jauh lagi, manuver tersebut secara terang-terangan melangkahi wewenang Danantara yang dipimpin Rosan Roeslani dan Doni Oskaria lembaga superholding yang digadang-gadang Prabowo untuk mengelola aset-aset raksasa negara.
“Operasi senyap politik Geng Oligarki-Solo untuk mengelabui publik dan Presiden demi menguasai sektor energi listrik dan migas harus segera ditindak tegas oleh Presiden Prabowo,” kata Wakil Koordinator Nasional Pemuda Energi Indonesia, Rhony. Menurut dia, esensi persoalan ini murni persekongkolan politik elite.
“Bahlil dan Teddy sedang mengunci BBM di ESDM dan listrik di PLN. Saat Golkar menyelundupkan draft RUU Migas dan menggulingkan Pimpinan PLN untuk diisi orang pesanan, mereka punya instrumen penekan yang sangat efektif terhadap pemerintah.” Pungkas Rhony
Ketika para elite sibuk mengonsolidasikan benteng energi mereka, imbasnya langsung menjebol sektor riil. Di Bali, pedagang kecil dan pelaku UMKM teriak akibat kelangkaan pasokan BBM yang melumpuhkan usaha harian mereka. Di Batam, potensi kerawanan infrastruktur listrik terabaikan karena perhatian para pengelola energi habis tersedot untuk memenuhi syahwat politik kelompok Geng Solo.
Kini, bola panas berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Danantara. Akankah Istana mengambil tindakan korektif untuk membatalkan RUPS yang cacat prosedur dan menertibkan manuver Bahlil-Teddy, ataukah membiarkan sakelar energi bangsa ini sepenuhnya dikendalikan dari luar? (Spt)
